THR sudah cair? Jangan Lupa Berterimakasih pada Soekiman Wirjosandjojo

8 Jun 2018
Saban Bulan Ramadan memasuki hari-hari terakhir, itu artinya sebentar lagi, umat Muslim merayakan Lebaran. Banyak radisi yang mengakar dan sudah bersifat kultural di Indonesia yang dilakukan menjelang Lebaran pun dilakukan untuk menyemarakkan Idulfitri.

Sebut saja persiapan menjelang mudik, seperti berbelanja keperluan Lebaran berbelanja baju, sarung, mukena, kopiah hingga kue lebaran. Bahkan petasan pun laris di masa ini. 

Momen seperti ini juga adalah saatnya para pekerja yang menerima Tunjangan Hari Raya (THR). THR merupakan hak pendapatan yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan dan berupa uang tunai.

Namun tahukah kamu bagaimana sejarahnya THR itu? Sejak kapan mulai adanya THR yang diberikan untuk pekerja di Indonesia ini?

Melansir ulang dari Kabarburuh.com, sejarah kemunculan THR pertama kali itu muncul pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada masa kabinet Soekiman Wirjosandjojo (baca : Sukiman Wiryosanjoyo). Kabinet tersebut dilantik pada tahun 1951, salah program kerjanya adalah meningkatkan kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil.

Awalnya, tunjangan diberikan hanya kepada aparatur negara saja, ya hanya kepada para PNS saja. Pemberian tunjangan ini merupakan sebuah strategi pemeritnah untuk mengikata para PNS, agar para PNS di masa itu memberikan dukungan kepada kabinet yang sedang berjalan.

Saat pelaksanaannya, Kabinet Soekiman membayarkan tunjangan kepada para pegawai di akhir Ramadan berjumlah sekitar Rp 125 atau sekitar Rp 1,2 juta juta di masa sekarang hingga Rp 200 atau setara Rp 1,3 juta di masa sekarang. Rupanya, THR tidak hanya berupa uang, kabinet Soekiman juga memberikan tunjangan lain berupa beras.

Namun, kebijakan tunjangan yang hanya diperuntukkan PNS ini mendapat gelombang protes dari kaum buruh. Kebijakan dari Kabinet Soekiman ini dianggap pilih kasih oleh para buruh lantaran hanya memberikan tunjangan kepada pegawai pemerintah. Kaum buruh juga meminta agar nasibnya turut diperhatikan oleh pemerintah. Para buruh melancarkan aksi mogok kerja pada 13 Februari 1952 dengan tuntutan agar diberikan tunjangan dari pemerintah di setiap akhir Ramadan.

Hal ini tidak terlepas ada sentimen dan kecemburuan sosial kala itu. Pada masa itu, aparat pemerintah Indonesia masih diisi oleh para kaum priyayi, ningrat, dan kalangan atas lainnya. Para buruh merasa hal tersebut tidak adil bagi mereka. Karena mereka juga merasa turut bekerja keras bagi perusahaan-perusahaan swasta dan milik Negara, namun mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Tidak jelas, apakah secara resmi setelah protes tersebut, tuntutan para buruh disetujui pemerintah. Namun kebijakan tunjangan THR di era kabinet Soekiman akhirnya menjadi titik awal bagi pemerintah untuk menjadikan THR sebagai anggaran rutin negara.

Barulah pada tahun 1994 pemerintah baru secara resmi mengatur perihal THR secara khusus. Peraturan mengenai THR ini dituangkan di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan, pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja yang telah bekerja selama tiga bulan secara terus menerus atau lebih. Besaran THR yang diterima pun disesuaikan dengan masa kerja. Pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih menerima sebesar satu bulan gaji.

Sementara pekerja yang mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerjanya, yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1(satu) bulan gaji.

Pada 2016 ini, pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan, merevisi peraturan mengenai THR tersebut. Perubahan ini tertuang dalam peraturan menteri ketenagakerjaan No.6/2016. Peraturan terbaru itu menyebutkan, pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapatkan THR. Selain itu, kewajiban pengusaha untuk memberi THR tidak hanya diperuntukan bagi karyawan tetap, melainkan juga untuk pegawai kontrak.

Termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Namun siapakah sebenarnya sosok Soekiman Wirjosandjojo?
Dilansir ulang dari Jakarta.go.id, Soekiman Wirosandjojo adalah tokoh politik dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Beliau adalah Perdana Menteri pada 27 April 1951-3 April 1952. Lahir di Solo pada 1898. 

Ia mengenyam pendidikan di ELS yang kemudian dilanjutkan ke STOVIA (Sekolah Dokter) di Jakarta. Saat usianya menginjak 29 tahun, ia lulus dari Universitas Amsterdam bagian kesehatan. Selama menuntut ilmu di negeri Belanda, ia mendalami masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Karena kecakapannya, ia pun terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia Nederland pada 1925.
Tahun 1926 ia pulang ke tanah air dan membuka praktik dokter di Yogyakarta.

Seiring dengan itu, ia terjun dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan bergabung di Partai Sarekat Islam (PSI) pimpinan HOS Tjokroaminoto dan H Agus Salim, ia menjabat bendahara selama enam tahun. Bersama H Agus Salim, ia mengubah partai itu menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Partai ini merupakan partai politik tertua di Indonesia.

Pada 1930, setelah timbul perselisihan, ia memilih keluar dari partai dan bersama Surjopranoto mendirikan Partai Islam Indonesia (Parii). Sayang, partai baru ini tidak berumur panjang dan hanya bertahan selama 5 tahun, hingga 1935.

Meskipun demikian, cita-cita Soekiman untuk mendirikan partai politik Islam yang besar dan berpengaruh tetap menyala. Usahanya tidak berhenti, pada tahun 1939, bersama Wiwoho, ia menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia (disingkat PII) dengan mengambil haluan serupa dengan partai terdahulu. Bersifat terbuka dalam keanggotaan, partai ini banyak menerima anggota dari organisasi lain, misalnya Muhammadiyah. 

Pada waktu itu, di samping adanya federasi partai-partai politik nasional. Terdapat pula federasi dari semua pergerakan nasional dan federasi pergerakan Islam, yaitu MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia). Dr Soekiman menjadi anggota penting federasi itu.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sembari tetap memajukan Masyumi. Soekiman meninggal pada 1974.



Description
: THR sudah cair? Jangan Lupa Berterimakasih pada Soekiman Wirjosandjojo
Rating
: 4.5
Reviewer
: Suryadin Laoddang
ItemReviewed
: THR sudah cair? Jangan Lupa Berterimakasih pada Soekiman Wirjosandjojo

0 komentar:

Posting Komentar test

Copyright 2017 - 081 327 087 397 | Pembicara Internet Marketing Konsultan Pelatihan Pemasaran Coach Digital Online